PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT

1. PELAPISAN SOSIAL

a. Pengertian

Kata stratification berasal dari kata stratum, jamaknya strata yang berarti lapisan.

- Menurut Pitirim A. Sorokin, pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Hal tersebut dapat kita ketahui adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah dalam masyarakat.

- Menurut P.J. Bouman, pelapisan sosial adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu.Oleh karena itu, mereka menuntut gengsi kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan anggota masyarakat yang berada di kelas tinggi. Seseorang yang berada di kelas tinggi mempunyai hak-hak istimewa dibanding yang berada di kelas rendah.

b. Pelapisan sosial ciri tetap kelompok sosial

Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh sistem sosial masyarakat kuno. Seluruh masyarakat memberikan sikap dan kegiatan yang berbeda kepada kaum laki-laki dan perempuan. Tetapi hal ini perlu diingat bahwa ketentuan-ketentuan tentang pembagian kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi dasar daripada pembagian pekerjaan, semata-mata adalah ditentukan oleh system kebudayaan itu sendiri.

Di dalam organisasi masyarakat primitif pun di mana belum mengenai tulisan, pelapisan masyarakat itu sudah ada. Terwujud dalam bentuk sebagai berikut :

1) Adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-pembedaan hak dan kewajiban.

2) Adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa.

3) Adanya pemimpin yang saling berpengaruh.

4) Adanya orang-orang yang dokecilkan dinluar kasta dan orang-orang yang di luar perlindungan hokum (cutlaw men).

5) Adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri.

6) Adanya pembedaan standar ekonomi dan di dalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum.

c. Terjadinya pelapisan sosial

1. Terjadi dengan Sendirinya

 Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena itu sifat yang tanpa disengaja inilah yang membentuk lapisan dan dasar dari pada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem itu berlaku.

2. Terjadi dengan Sengaja

 Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.

Didalam sistem organisasi ini terdapat 2 sistem, yaitu:

- Sistem Fungsional, merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat.

- Sistem Skalar, merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas (vertikal).

d. Pembedaan sistem pelapisan menurut sifatnya

1) Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup

Di dalam sistem ini perpindahan anggota masyarakat ke lapisan yang lain baik ke atas maupun ke bawah tidak mungkin terjadi, kecuali ada hal-hal yang istimewa. Di dalam sistem yang demikian itu satu-satunya jalan untuk dapat masuk menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat adalah karena kelahiran. Masyarakat pelapisan tertutup dapat kita temui di Negara India dan masyarakat pelapisan tertutup dapat dibagi menjadi lima macam, diantaranya :

- Kasta Brahmana : terdiri dari golongan-golongan pendeta dan merupakan kasta yang tertinggi

- Kasta Ksatria : terdiri dari golongan bangsawan dan tentara yang dipandang sebagai lapisan   kedua.

- Kasta Waisya : terdiri dari golongan pedagang yang dipandang sebagai lapisan menengah ketiga.

- Kasta Sudra : terdiri dari golongan rakyat jelata.

- Paria : terdiri dari mereka yang tidak mempunyai kasta (gelandangan, peminta, dan sebagainya).

Sistem stratifikasi social yang tertutup biasanya juga kita temui di dalam masyarakat feudal atau masyarakat yang berdasarkan realisme.

2) Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka

Sistem pelapisan seperti ini dapat kita temui di dalam masyarakat di Indonesia sekarang ini. Setiap orang diberi kesempatan untuk menduduki segala jabatan dila ada kesempatan dan kemampuan untuk itu. Tetapi di samping itu orang juga dapat turun dari jabatannya bila dia tidak mampu mempertahankannya. Sistem pelapisan mayarakat terbuka sangat menguntungkan. Sebab setiap warga masyarakat diberi kesempatan untuk bersaing dengan yang lain.

e. Beberapa teori tentang pelapisan sosial

Pelapisan masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas :

- Kelas atas (upper class)

- Kelas bawah (lower class)

- Kelas menengah (middle class)

- Kelas menengah ke bawah (lower middle class)

 Beberapa teori tentang pelapisan masyarakat :

1) Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.

2) Prof. Dr. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH. MA. menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai.

3) Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan Elite dan golongan Non Elite. Menurut dia pangkal dari pada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda.

4) Gaotano Mosoa dalam “The Ruling Class” menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas pertama (jumlahnya selalu sedikit) dan kelas kedua (jumlahnya lebih banyak).

5) Karl Mark menjelaskan terdapat dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika masyarakat terbagi menjadi lapisan-lapisan sosial, yaitu :

a. Ukuran kekayaan

b. Ukuran kekuasaan

c. Ukuran kehormatan

d. Ukuran ilmu pengetahuan

2. KESAMAAN DERAJAT

Kesamaan derajat adalah antonim dari pelapisan sosial atau stratifikasi, yang artinya tidak melihat seseorang dari kelas atau kelompok. Beberapa hak dan kewajiban penting ditetapkan dalam undang-undang (konstitusi) sebagai hak dan kewajiban asasi. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban ini dengan bebas dari rasa takut perlu adanya jaminan, dan yang mampu yang memberi jaminan ini adalah pemerintah yang kuat dan berwibawa. Didalam susunan negara modern hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif.

2.1 Persamaan Hak

Persamaan hak telah dicantumkan dalam pernyataan sedunia tentang hak-hak (asasi) manusia atau Universitas Declaration of Human Righ (1948) dalam pasal-pasalnya, seperti dalam:

- Pasal 1: “sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

- Pasal 2 ayat 1: “setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada kecuali apa pun, seperti misalnya banga, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemayarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan.”

- Pasal 7: “sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan atas perbedaan ini.”

2.2. Persamaan Derajat di Indonesia

Dalam UUD 1945 mengenai hak dan kebebasan yang berkaitan dengan adanya hak juga tercantum dalam pasal-pasalnya secara jelas. Empat pokok hak-hak asasi dalam pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat 1: “segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini tentang kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara didalam hukum dan di muka pemerintahan.

- Pasal 27 ayat 2: “hak setiap warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- Pasal 28: ”kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang- undang.”

- Pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan hak asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara, yang berbunyi sebagai berikut: “Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

- Pasal 31: “tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran” dan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan UU.”

3. ELITE DAN MASSA

3.1. Elite

a. Dalam pengertian umum elite menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Sedangkan dalam arti lebih khusus lagi elite adalah sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan. Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum elite dimaksudkan : “ posisi di dalam masyarakat di puncak struktur struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas.”

b.  Fungsi elite dalam memegang strategi

Ada dua kecenderungan untuk menetukan elite didalam masyarakat yaitu : pertama menitik beratakan pada fungsi sosial dan yang kedua, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat moral. Kedua kecenderungan ini melahirkan dua macam elite yaitu elite internal dan elite eksternal, elite internal menyangkut integrasi moral serta solidaritas sosial yang berhubungan dengan perasaan tertentu pada saat tertentu, sopan santun dan keadaan jiwa. Sedangkan elite eksternal adalah meliputi pencapaian tujuan dan adaptasi berhubungan dengan problem-problema yang memperlihatkan sifat yang keras masyarakat lain atau masa depan yang tak tentu. Elite sebagai pemegang strategi dibedakan menjadi:

1. Elite politik

2. Elite ekonomi, militer, diplomatik, dan cendikiawan

3. Elite agama, filsuf, pendidik, dan pemuka masyarakat

4. Elite yang dapat memberikan kebutuhan psikologis seperti artis, penulis, plahragawan, dan lain-lain.

3.2. Massa

Istilah massa digunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan kolektif yang elemkenter dan spontan. Hal-hal penting dalam massa :

1. Berasal dari semua lapisannmasyarakat atau strata sosial

2. Merupakan kelompok yang anonim, atau tersusun dari individu-individu anonim

3. Sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antar anggotanya

4. Very loosely organized tidak bisa bertindak secara bulat seperti suatu kesatuan

Masyarakat dan massa

Massa merupakan gambaran kosong dari suatu masyarakat atau persekutuan. Ia tidak mempunyai organisasi sosial, lembaga kebiasaan dan tradisi, tidak mempunyai aturan-aturan dan ritual, tidak terdapat sentimen kelompok yang terorganisisr, todak ada struktur status peranan dan tidak memiliki kepemimpinan yang mantap.

Perilaku massa

Bentuk perilaku massa terletak pada garis aktivitas individual dan bukan pada tindakan bersama, aktivitas individual ini terutama dalam bentuk seleksi yang dibuat dalam respon atau impuls-impuls atau persamaan tidak menentu (samar-samar) yang ditimbulkan oleh objek yang massa interest.

Peranan elite terhadap massa

Elite sebagai minoritas yang memiliki kualifikasi tertentu eksistensinya sebagai kelompok penentu dan berperan dalam masyarakat diakui secara legal pleh masyarakat. Kelompok elite penentu lebih banyak berperan dalam mengemban fungsi sosial sebagai berikut :

1. Elite penentu dilihat sebagai lembaga kolektif yang merupakan pencerminan kehendak rakyat.

2. Sebagai lembaga politik, elite penentu berperan memajukan kehidupan masyarakatnya dengan memberikan pemikiran konsepsional.

3. Elite penentu memiliki peranan moral dan solidaritas kemanusiaan baik dalam pengertian nasionalisme maupun universal.

4. Elite penentu lainnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemuasan hedonik / kesenangan atau pemuasan intrinsik / hakiki. Kelompok elite bertugas memenuhi kebutuhan ini bekerja dengan pertimbangan nilai estetis. Disinilah kehadiran para seniman, sastrawan, komponis, dan lain-lain.

Sumber:

http://oeebudhi.blogspot.com/2011/11/61-pelapisan-sosial.html

http://ajinovyanw.blogspot.com/2011/11/pelapisan-sosial-ciri-tetap-kelompok.html

http://ajinovyanw.blogspot.com/2011/11/pembedaan-sistem-pelapisan-menurut.html

http://ajinovyanw.blogspot.com/2011/11/beberapa-teori-tentang-pelapisan-sosial.html

http://vanillabluse.blogspot.com/2013/12/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat.html

http://ardiles86.blogspot.com/2010/11/kondisi-pelapisan-sosial-kesamaan.html

WARGA NEGARA DAN NEGARA

A. HUKUM

1. Definisi Hukum

Berikut ini merupakan definisi hokum menurut para ahli.

- J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH : Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.

- E. Utrecht : Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup - perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

- Aristoteles : Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

- Plato : Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

2. Ciri dan Sifat Hukum

- Ciri-ciri Hukum

1.  Adanya perintah dan/atau larangan. Artinya, peraturan hukum itu mungkin berupa perintah dan mungkin pula berupa larangan, atau mungkin pula kedua-duanya.

2.  Adanya keharusan untuk menaati peraturan hukum. Kewajiban ini berlaku bagi siapa saja.

- Sifat Hukum

1.  Mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

2. Memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi tegas.

3. Sumber-sumber Hukum

Para ahli membedakan sumber hokum kedalam 2 (dua) bagian yaitu:

I. Sumber hukum material : suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dapat juga ditinjau dari berbagai sudut misalnya politik, sejarah, ekonomi.

II. Sumber hukum formal : bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati.

Adapun yang termasuk sumber hukum dalam arti formal adalah :

1) Undang-undang: salah satu contoh hukum tertulis, merupakan peraturan Negara dan bersifat mengikat.

2) Kebiasaan atau hukum tak tertulis: perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama dan diterima oleh masyarakat.

3) Yurisprudensi: keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama.

4) Traktat: perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral.

5) Doktrin: pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/ terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

4. Pembagian Hukum

a. Menurut sumbernya

- Hukum undang-undang: hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

- Hukum kebiasaan ; hukum yang terletak pada kebiasaan/ adat.

- Hukum traktat : hukum yang ditetapkan negara dalam suatu perjanjian antar Negara.

- Hukum yurisprudensi ; hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

b. Menurut bentuknya

- Hukum tertulis:

i. Hukum tertulis yang dikodifikasikan

Contoh : Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ), Kitab Undang -

undang Hukum Perdata ( KUHPdt ) dsb.

ii. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan

Contoh : Undang-undang ( UU ), Peraturan Pemerintah ( PP ), Keputusan

Presiden (Kepres).

- Hukum tidak tertulis

c. Menurut tempat berlakunya

- Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara tertentu.

- Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

- Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain.

- Hukum doktrin, yaitu yang bersumber dari pendapat para sarjana terkemuka.

d. Menurut waktu berlakunya

- Ius constitutum (Hukum positif), yaitu hukum yang sedang berlaku sekarang dalam suatu Negara tertentu.

- Ius constituendum (Hukum Cita-cita) yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

-  Hukum Asasi (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku disetiap tempat dan disetiap waktu atau hukum yang berlaku dimana saja dan kapan saja.

e. Menurut cara mempertahankannya

- Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.

Contoh : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukun Dagang dan lain-lain.

- Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara mengajukan sesuatru perkara kehadapan pengadilan dan bagaimana hakim memberi putusan.

Contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata.

f. Menurut sifatnya

- Hukum memaksa (Imperatif), yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Jadi hukum memaksa harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun.

- Hukum Mengatur (fakultatif), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan para pihak, apabila pihak-pihak tersebut telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

g. Menurut wujudnya

- Hukum obyektif, hukum suatu negara yang berlaku umum tidak mengenal golongan,

- Hukum subyektif, hukum yang timbul dari hubungan obyektif, berlaku bagi seseorang tertentu atau lebih.

h. Menurut isinya

- Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Contoh : Hukum Perdata, Hukum Dagang.

- Hukum publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan.

Contoh : Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana.

B. NEGARA

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dan masyarakat. Negara mempunyai tugas utama yaitu :

a. Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan lainnya.

b. Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara.

1. Sifat-sifat Negara

- Sifat memaksa : Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan.

- Sifat monopoli : Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumberdaya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok.

- Sifat totalitas atau mencakup semua : Semua hal tanpa pengecualian  menjadi wewenang negara.

2. Bentuk Negara dan Kenegaraan

- Yang disebut negara adalah apabila hubungan kedalam ataupun dengan daerah-daerahnya maupun keluar dengan daerah lain ikatannya merupakan negara.

- Bentuk kenegaraan ialah jika hubungan kedalam maupun keluar ikatannya bukan merupakan suatu negara.

1. Negara kesatuan (unitaris)

a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

2. Negara serikat (federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Ciri-ciri Negara serikat/federal:

a. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian.

b. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat.

c. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Bentuk-bentuk kenegaraan

1. Negara dominion : bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara-negara Persemakmuran).

2. Negara Uni : gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama. Uni riil adalah bila 2/beberapa negara mengadakan perjanjian untuk mengadakan alat pemerintahan.   Uni personil adalah bila 2/beberapa negara secara kebetulan mempunyai kepala negara yang sama.

3. Negara protektorat : suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat.

3. Unsur-unsur Negara

-  Penduduk

Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu.

- Wilayah

Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilaya terdiri dari darat, udara dan juga laut.

- Pemerintah

Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan.

- Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara.

- Sifat-sifat kedaulatan adalah :

i.) Permanen, kedaulatan tetap ada walaupun badan yang memegang kedaulatan berganti.

ii.) Absolut, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan negara

iii.) Tidak terbagi-bagi, kekauasaan negara tidak dapat dibagi-bagi

iv.) Tidak terbatas, meliputi setiap orang, golongan yang ada dalam suatu negara

- Sumber kedaulatan adalah

i.) Teori kedaulatan Tuhan, segala sesuatu berasal dari Tuhan maka terbentuknya negarapun atas kehendak Tuhan maka kedaulatan tersebut sesuai kehendak Tuhan.

ii.) Teori kedaulatan rakyat, pemerintah diberi kekuasaan oleh rakyat.

iii.) Teori kedaulatan negara, kedaulatan dianggap ada sejak lahirnya negara sehingga negara dianggap sumber dari kedaulatan, hukum ada karena kehendak negara maka negara tidak dapat dibatasi hukum. Tokoh : Jellineck, Paul Laband.

iv.) Teori kedaulatan hukum, kedudukan hukum lebih tinggi dari negara, sehingga hukumlah yang berdaulat.

C. PEMERINTAH

Pemerintah Dalam Arti Luas

Semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Pemerintah Dalam Arti Sempit

Semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

D. WARGA NEGARA DAN NEGARA

a. Penduduk, yaitu mereka yang telajh memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Penduduk dibedakan menjadi 2 yaitu :

- Warga negara, yaitu penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya

- Penduduk bukan warga negara contohnya orang asing

b. Bukan penduduk, adlah mereka yang ada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu. Contoh pelancong.

Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1.) Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan.

2.) Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaran di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu:

a.) Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.

b.) Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).

Maka untuk menentukan kewaranegaraan digunakan 2 stetsel kewarganegaraan aktif dan pasif yang pelaksanaannya dibedakan dalam :

- Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).

- Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).

- Naturalisasi atau pewarganegaraan, yaitu suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu memperoleh kewarganegaraan negara lain.

Warga negara Indonesia menurut UU no 62 th 1958

Warga-negara Republik Indonesia ialah:

a.) orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga-negara Republik Indonesia;

b.) orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga-negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarga-negaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;

c.) anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga- negara Republik Indonesia;

d.) orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;

e.) orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarga-negaraan, atau selama tidak diketahui kewarga-negaraan ayahnya;

f.) orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;

g.) seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;

h.) orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarga-negaraan atau selama kewarga-negaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;

i.) orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarga-negaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu;

j.) orang yang memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara Indonesia terdapat dalam pasal-pasal UUD 45 yaitu :

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasal 28A)

- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat 1)

- Hak untuk ikut serta dalam usaha pembelaan Negara (pasal 30 ayat 1)

- Hak untuk mendapat pengajaran (pasal 31 ayat 1)

Kewajiban warga negara Indonesia terdapat dalam pasal-pasal UUD 45 yaitu :

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)

- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (pasal 27 ayat 3)

- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (pasal 28J ayat 1)

- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang (pasal 28J ayat 2)

- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1)

E. TINDAKAN POLITIK DAN SISTEM POLITIK

1. Arti Sistem

Sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.. Sesuatu dikatakan sistem apabila :

- Sesuatu itu merupakan kesatuan yang bulat dan utuh

- Dalam kebulatan itu terkandung unsur/ bagian yang tersusun secara teratur dan tidak mengandung kontradiksi

- Unsur yang tersusun tersebut saling bekerjasama secara harmonis

- Kerjasama antar bagian atau unsurdalamkebulatan itu tertuju pada satu tujuan

2. Pengertian Sistem Politik

Sistem Politik adalah kumpulan pendapat-pendapat dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang berhubung-hubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu satu sama lainnya atau dengan negara dan hubungan negara dengan Negara. Pada dasarnya dalam sistem politik terdapat struktur yang dibagi menjadi dua yaitu supra struktur dan infrastruktur yaitu

Supra-struktur mencakup:

- Pemerintah

- Lembaga tinggi Negara

- Lembaga-lembaga Negara (di pusat dan di daerah) serta aparatur pelaksana pemerintah.

Infra-struktur mencakup saluran organisasi untuk penyaluran aspirasi rakyat, yaitu:

- Orsospol/parpol (partai-partai politik)

- Kelompok kepentingan (interest group)

- Kelompok penekan/pendesak (pressure group)

- Pendapat umum (public opinion) bersama-sama media massa)

Tambahan

1. Contoh kasus kriminal dan hasilakhir hukuman bagi pelaku

- Korupsi

Kroupsi merupakan suatu permasalahan  yang besar yang tengah terjadi di Indonesia. Dimana tindakan korupsi tersebut tentu telah merugikan bagi bangsa Indonesia. Perilaku seseorang yang korupsi itu bagaikan pencuri yang mencuri hak orang lain atau bisa disebut sebagai mencuri di era modern. Faktanya di Negara Indonesia korupsi banyak terjadi dan diketahui berasal dari pemerintah itu sendiri, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan juga parapenegak hukum yang tadinya bertugas menindak tindakan kejahatan seperti korupsi ini, akan tetapi tidak sedikit pula para penegak hukum yang terlibat tindakan korupsi.

Contoh kasus:

Contoh kasus korupsi yang sempat menggemparkan adalah kasus tentang korupsi Gayus Tambunan. Kasusnya bermula saat Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uangRp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia.

Hukuman yang diterima oleh pelaku:

Lantaran terbelit kasus korupsi hukuman yang diberikan tidak lain adalah dengan masuk bui/penjara. Namun sepertinya hanya dengan dikurung selama bertahun-tahun tidak akan membuat si pelaku korupsi jera dan mungkin sewaktu-waktu akan kembali mengulanginya.

Menurut saya hukuman bagi para pelaku korupsi di Indonesia masih terbilang ringan jika dibandingkan Negara lain. 

Seperti contohnya di Cina, beberapa koruptor telah divonis hukuman mati. Dengan adanya hukuman tersebut tentunya bukan hanya membuat para pelaku korupsi menjadi jera namun juga akan menjadi takut untuk melakukan tindak korupsi lantaran hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. Namun untuk Indonesia sendiri sepertinya hukuman seperti itu masih terlalu sulit untuk dilakukan, tapi setidaknya seharusnya hukuman yang diberikan untuk para koruptor harus lebih ditingkatkan agar dapat membuat para pelakunya jera.

2. Pemerintahan Jokowi

Pemerintahan Jokowi selama beberapa bulan ini masih belum terlalu terlihat kinerja dan hasilnya. Mungkin dikarenakan masa pemerintahannya yang baru beberapa bulan dan progress dari sebuah pemerintahan tersebut membutuhkan waktu lama agar terlihathasilnya. Namun baru-baru ini dengan adanya pemberitaan tentang kenaikan harga BBM membuat hamper sebagian Indonesia menjadi gempar danricuh. Lantaran daerah-daerah yang berada di Indonesia mendapatkan kenaikan harga BBM yang tidak tanggung-tanggung. Tentunya permasalahan tersebut kembalimenyerett entang kinerja pemerintahan Jokowi yang baru beberapa bulan menjabat sebagai presiden sudah membuat berita gempar tentang kenaikan BBM. 

Namun itu tidak semua mengandung hal negatif, walaupun kenaikan BBM yang tidak tanggung-tanggung di beberapa daerah pasti dibalik semua itu terdapat alas an mengapa Jokowi menaikan harga BBM. Menurut saya kenaikan harga BBM juga dapat memperlihatkan hasil positif. Dan juga memang sudah seharusnya ada perubahan yang dapat membuat Indonesia lebih maju walaupun hanya sedikit. Semoga saja untuk kedepannya kita dapat melihat kinerja dan hasil pemerintahan beliau yang lebih baik. Juga dapat membawa Indonesia kemasa depan yang lebih maju. Sebagai masyarakat yang baik kita seharusnya mendukung apa yang dikerjakan oleh pemimpin kita dengan lapang jika itu memang mengarah kearah yang lebih baik.

Sumber: 

http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/definisi_hukum.htm

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2010/10/sumber-hukum-material-dan-formal.html

http://syukranlubis.blogspot.com/2009/09/pembagian-hukum.html

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html

http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/

http://brainly.co.id/tugas/29061

http://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/09/asas-asas-kewarganegaraan-indonesia.html

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_62_58.htm

http://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

http://neetatakky.blogspot.com/2011/07/struktur-dan-proses-sistem-politik.html